TEMPOnamo.com,– Rapat Dengar Pendapat (RDP) pelaksanaan SPPG MBG se-Kabupaten Tolitoli di Kantor DPRD, Rabu (4/3/2026), memunculkan fakta mencengangkan. DPRD lantang mendorong pemanfaatan pangan lokal, namun pihak dapur MBG mengungkapkan bahwa banyak bahan pangan lokal belum masuk dalam daftar standarisasi Badan Gizi Nasional (BGN).
Ketua DPRD Kabupaten Tolitoli, Sriyanti Dg Parebba, menegaskan bahwa potensi pertanian, perikanan, dan peternakan daerah harus menjadi prioritas dalam penyediaan menu bagi siswa. Menurutnya, program MBG tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga harus berdampak pada perputaran ekonomi masyarakat.
Namun dalam forum tersebut, perwakilan dapur MBG menyampaikan kendala di lapangan. Sejumlah komoditas lokal dinilai belum tercantum atau belum memenuhi kriteria standar BGN, sehingga penggunaannya masih terbatas dalam penyusunan menu.
Kondisi ini memantik perhatian serius DPRD. Legislator menilai perlu ada sinkronisasi antara standar nasional dan potensi daerah, agar pangan lokal Tolitoli dapat terakomodasi tanpa mengabaikan aspek keamanan dan kecukupan gizi.
Selain persoalan bahan baku, RDP juga menyoroti kesiapan dan standarisasi dapur SPPG. Beberapa dapur disebut masih perlu pembenahan agar benar-benar memenuhi ketentuan yang ditetapkan BGN, baik dari sisi fasilitas, higienitas, maupun sistem pengolahan makanan.
“Semua ini untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Taufik KTNA dalam keterangannya.
RDP ini diharapkan menjadi momentum evaluasi menyeluruh, sekaligus membuka ruang koordinasi dengan BGN agar pangan lokal Tolitoli dapat masuk dalam standar yang ditetapkan, sehingga program SPPG MBG benar-benar optimal bagi siswa dan masyarakat.
