TEMPOnamo.com, PARIGI MOUTONG – Wakil Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto, menyatakan dukungan penuh terhadap penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) Neo Energi Parimo Industrial Estate (NEPIE) di Desa Siniu, Kecamatan Siniu. Namun, dukungan politik tersebut disertai penegasan agar proyek negara ini tidak mengabaikan hak-hak dasar masyarakat, khususnya penyelesaian ganti rugi lahan dan jaminan penyerapan tenaga kerja lokal minimal 60 persen.
Sayutin menilai, PSN NEPIE berpotensi menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah jika dikelola dengan prinsip keadilan sosial dan keberpihakan pada masyarakat lingkar kawasan industri. Ia menegaskan bahwa seluruh persoalan lahan warga yang masuk kawasan PSN harus dituntaskan sebelum kawasan industri beroperasi penuh.
“DPRD Parigi Moutong mendukung investasi dan PSN NEPIE. Tapi negara tidak boleh absen menyelesaikan persoalan di bawah. Seluruh hak lahan masyarakat Desa Siniu wajib dituntaskan. Siapa pun perusahaan yang membuka lahan, tanggung jawabnya sama,” kata Sayutin, Rabu (4/2/2026).
Ia menyoroti potensi konflik lahan akibat belum tuntasnya ganti rugi kepada warga, yang dikhawatirkan memicu ketegangan berkepanjangan di tengah masyarakat. Menurutnya, sebelumnya PT Anugrah Tekhnik Industri (ATHI) telah melakukan kesepakatan ganti rugi dengan warga, namun realisasinya belum berjalan. Kini muncul pula nama PT Anugrah Tambang Smelter (ATS) yang disebut mengambil alih aktivitas di kawasan tersebut.
“Yang kami tahu menggarap lahan di sana hanya PT ATHI. Kalau ada pergantian atau pengambilalihan, itu urusan perusahaan. Yang kami tuntut hanya satu: hak masyarakat harus diselesaikan,” tegasnya.
Selain konflik lahan, DPRD Parigi Moutong juga mendorong adanya komitmen tertulis dari perusahaan pengelola kawasan industri NEPIE untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal. Sayutin meminta agar minimal 60 persen pekerja berasal dari masyarakat Parigi Moutong, khususnya warga di sekitar kawasan industri.
Menurutnya, kehadiran PSN NEPIE tidak boleh hanya menjadi proyek elitis yang menguntungkan segelintir pihak, tetapi harus berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Untuk itu, ia mendorong pemerintah daerah menyiapkan pendidikan menengah berbasis vokasi serta penguatan Balai Latihan Kerja (BLK) guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) lokal.
“PSN seharusnya menghadirkan lapangan kerja nyata bagi anak-anak daerah. Itu hanya bisa terjadi jika ada jaminan tegas dari pemerintah dan komitmen perusahaan,” ujarnya.
Sebagai langkah politik kelembagaan, DPRD Parigi Moutong berencana melakukan audiensi dengan Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, untuk selanjutnya menjadwalkan pertemuan bersama Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid. Pertemuan tersebut akan membahas secara khusus perkembangan PSN NEPIE, penyelesaian konflik lahan, serta skema perlindungan hak masyarakat.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya menjadikan PSN NEPIE sebagai kawasan industri hijau berbasis energi bersih dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Banggaiba di Kabupaten Sigi. Gubernur Anwar Hafid menyatakan, seluruh kebutuhan energi kawasan industri NEPIE akan mengandalkan sumber listrik ramah lingkungan.
PSN NEPIE sendiri telah ditetapkan Pemerintah Pusat sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional bersama Neo Energi Morowali Industrial Estate (NEMIE). Kawasan industri ini dirancang sebagai pusat hilirisasi mineral berbasis energi terbarukan yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi baru di Sulawesi Tengah.
Namun, DPRD Parigi Moutong mengingatkan agar pembangunan kawasan industri tidak mengorbankan hak-hak warga. Menurut Sayutin, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan investasi tidak boleh dibayar dengan konflik sosial serta hilangnya hak masyarakat atas tanah mereka.
“PSN harus membawa kesejahteraan, bukan luka sosial. Kalau negara hadir dengan adil, investor pun akan mendapat kepastian. Keadilan bagi rakyat adalah fondasi utama pembangunan,” tandasnya
