Temponamo– Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tolitoli resmi membuka Pelatihan Gelombang III Petugas Lapangan Sensus Ekonomi 2026 di Hotel Mitra Utama, Senin (8/6). Sebanyak 79 peserta mengikuti pelatihan sebagai bagian dari persiapan pendataan ekonomi yang akan berlangsung di seluruh wilayah Kabupaten Tolitoli.
Pelatihan ini menjadi tahapan penting menjelang pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, program nasional yang digelar setiap 10 tahun sekali untuk memotret kondisi dan perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat serta dunia usaha di Indonesia.
Dalam sambutannya, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPS Tolitoli menegaskan bahwa petugas lapangan memegang peran strategis dalam menentukan kualitas hasil sensus. Karena itu, peserta diminta memahami materi pelatihan dengan baik serta menjunjung tinggi profesionalisme saat menjalankan tugas di lapangan.
Ia juga mengingatkan pentingnya koordinasi dengan pemerintah desa, aparat setempat, dan berbagai pemangku kepentingan guna memperlancar proses pendataan. Selain itu, petugas diminta mengedepankan sikap sopan, ramah, dan komunikatif saat berinteraksi dengan masyarakat maupun pelaku usaha.
Menurutnya, data yang dihasilkan melalui Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi salah satu dasar utama dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan, baik di tingkat daerah maupun nasional. Karena itu, akurasi dan validitas data harus menjadi perhatian utama seluruh petugas.
Melalui pelatihan ini, BPS Tolitoli berharap seluruh peserta memiliki pemahaman teknis yang memadai dan siap menjalankan pendataan secara profesional. Dengan demikian, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Tolitoli dapat berjalan lancar serta menghasilkan data ekonomi yang berkualitas dan terpercaya.
“Kualitas sensus ditentukan oleh kualitas kerja petugas di lapangan. Karena itu, seluruh peserta diharapkan mengikuti pelatihan dengan serius agar mampu menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Plt. Kepala BPS Tolitoli.
Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian daerah, sekaligus menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
