Temponamo.com,– Proyek Balai Wilayah Sungai (BWS) di Desa Giok dan Desa Binontoan, Kabupaten Tolitoli, kini disorot serius. Selain dinilai tidak tepat sasaran, muncul dugaan kuat bahwa pekerjaan tidak memenuhi volume perencanaan akibat adanya pengalihan item pekerjaan.
Berdasarkan keterangan para petani, perbaikan saluran irigasi dalam proyek tersebut seharusnya mencapai panjang sekitar 2,3 kilometer. Namun fakta di lapangan, pekerjaan yang terealisasi hanya berkisar ±1 kilometer.
Selisih volume ini memunculkan pertanyaan besar terkait pelaksanaan proyek.
Menurut informasi yang diterima warga, pihak kontraktor menyampaikan bahwa sebagian anggaran dialihkan untuk pekerjaan lain, yakni penimbunan serta perbaikan pintu air.
Namun, bagi petani, keputusan itu justru dinilai tidak tepat.
“Yang kami butuhkan itu perbaikan saluran. Kalau saluran tidak diperbaiki, air tetap tidak sampai ke sawah,” ujar salah satu petani.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada aktivitas pertanian. Saluran yang rusak parah tidak tertangani, sehingga distribusi air ke lahan pertanian terganggu.
Akibatnya, petani terancam tidak bisa menggarap sawah secara maksimal.
Swadaya Jadi Solusi Darurat
Di tengah kondisi tersebut, warga terpaksa mengambil langkah sendiri. Kepala Desa Binontoan, Taufik Kumay, mengungkapkan bahwa masyarakat bergotong royong membuat saluran darurat menggunakan kayu dan terpal.
“Kami tidak punya pilihan lain. Kalau menunggu, sawah tidak akan terairi,” jelasnya.
Langkah swadaya ini menjadi gambaran nyata bahwa proyek yang menyerap anggaran besar belum menjawab kebutuhan utama di lapangan.
Indikasi Tak Sesuai Kebutuhan
Sejumlah pihak menilai, jika benar terjadi pengalihan item pekerjaan hingga mengurangi volume utama saluran irigasi, maka hal tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut.
Pasalnya, fungsi utama proyek adalah memastikan aliran air ke lahan pertanian berjalan optimal, bukan justru menyisakan persoalan baru.
Belum Ada Klarifikasi Resmi
Hingga berita ini diturunkan, pihak BWS yang telah dikonfirmasi belum memberikan penjelasan resmi terkait dugaan kekurangan volume pekerjaan maupun pengalihan anggaran tersebut.
Warga mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap proyek tersebut, termasuk transparansi penggunaan anggaran dan kesesuaian pekerjaan di lapangan.
“Kalau memang ada pengalihan, harus jelas. Jangan sampai yang dikorbankan justru kebutuhan utama petani,” tegas warga.@@
