TOLITOLI – Proyek Balai Wilayah Sungai (BWS) bernilai miliaran rupiah di Desa Giok dan Desa Binontoan, Kabupaten Tolitoli, menuai sorotan tajam. Program yang disebut-sebut mendukung swasembada beras itu justru dinilai melenceng dari kebutuhan utama petani.
Alih-alih memperbaiki titik irigasi yang rusak, proyek yang dikerjakan pada 2025 tersebut justru dilakukan di lokasi yang tidak mengalami kerusakan signifikan. Sementara saluran irigasi yang benar-benar rusak parah hingga kini belum tersentuh.
Akibatnya, persoalan klasik petani tetap berulang: kekurangan air untuk menggarap sawah.
“Bagaimana kami bisa turun bersawah kalau saluran masih rusak begini,” keluh seorang petani.
Kritik keras datang dari mantan anggota DPRD Tolitoli, Muhammad Mubarak, SH. Ia menilai pekerjaan yang dilakukan BWS tidak menjawab kebutuhan riil masyarakat.
“Apa yang dilakukan BWS di sana belum menjawab kebutuhan masyarakat akan irigasi yang ideal dan berfungsi,” tegasnya.
Kondisi ini memaksa warga bergerak sendiri. Kepala Desa Binontoan, Taufik Kumay, mengaku memimpin langsung aksi swadaya masyarakat untuk menyelamatkan musim tanam.
“Kami terpaksa gotong royong membuat saluran darurat dari kayu dan terpal supaya air tetap mengalir,” ujarnya.
Langkah itu menjadi satu-satunya harapan agar petani tetap bisa turun ke sawah, meski dengan fasilitas seadanya.
Ironisnya, hingga berita ini diturunkan, pihak BWS yang telah dikonfirmasi belum memberikan tanggapan resmi.
Warga menilai anggaran besar untuk Daerah Irigasi (DI) Binontoan belum memberikan dampak signifikan. Saluran masih belum berfungsi optimal, bahkan sebagian tidak mampu mengairi lahan pertanian.
Dampaknya tidak main-main. Ratusan hektare sawah terancam terbengkalai dan gagal produksi.
Situasi ini memunculkan pertanyaan besar: bagaimana target swasembada beras bisa tercapai jika proyek irigasi justru tidak menyentuh titik kerusakan utama?
Meski demikian, semangat petani tidak padam. Dengan keterbatasan, mereka tetap berjuang menjaga aliran air demi mempertahankan produksi pangan.
Warga kini mendesak evaluasi total terhadap kinerja BWS dan pihak rekanan. Mereka meminta pemerintah tidak tutup mata terhadap proyek bernilai besar yang belum memberikan manfaat nyata.
“Jangan sampai anggaran miliaran rupiah hanya jadi proyek tanpa hasil, sementara kami yang menanggung dampaknya,” tegas warga.
